AD-ART

IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA

MUNAS XV 2021

PEMBUKAAN

Bahwa menjadi tanggung jawab generasi penerus untuk menjunjung tinggi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia guna mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur berasaskan Pancasila. Tujuan Nasional perjuangan yang akan diwujudkan sesuai cita-cita itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tercantum didalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa nilai-nilai itu menjadi landasan moral dalam mengangkat harkat kemanusian dan martabat bangsa yang terangkum dalam cita, rasa, cipta, dan karsa sebagai kekuatan kehidupan bersama untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dalam bingkai sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan tidak diskriminatif. Segenap kekuatan bangsa Indonesia meliputi agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan harus diberi tempat berekspresi agar menjadi kekuatan perjuangan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa Pencak Silat Indonesia merupakan pusaka leluhur dan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan kehidupan bangsa Indonesia yang di dalamnya memiliki aspek mental-spritual, beladiri, seni, dan olahraga yang telah menjadi bagian budaya bangsa dan menjadi satu kesatuan seluruh jajaran Pencak Silat Indonesia serta sebagai bagian integral dari ketahanan Nasional Indonesia.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan melalui upaya-upaya yang sadar, terencana, tertata, dan berkelanjutan, maka dibentuklah wadah organisasi Pencak Silat Indonesia, yang diberi nama Ikatan Pencak Silat Indonesia dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sebagaimana tersebut di bawah ini.

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 1

Nama dan Tempat Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Ikatan Pencak Silat Indonesia disingkat IPSI.

2. ”Pencak Silat” terdiri dari dua kata yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

3. Pusat Organisasi IPSI berkedudukan di Padepokan Pencak Silat Jakarta, Indonesia.

4. PB IPSI beralamat di Padepokan Pencak Silat Indonesia, Jl. Taman Mini I, Jakarta Timur.

Pasal 2

Waktu

IPSI didirikan di Surakarta pada tanggal 18 Mei 1948 untuk waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

ASAS, DASAR, SIFAT DAN STATUS

Pasal 3

Asas dan Dasar

1. IPSI berasaskan Pancasila.

2. IPSI berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang aspek-aspek Pencak Silat.

Pasal 4

Sifat

IPSI bersifat kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan, dan kesetiakawanan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, nirlaba, dan tidak beroreiantasi atau berafiliasi kepada partai politik tertentu.

Pasal 5

Status

IPSI adalah satu-satunya wadah organisasi bagi seluruh jajaran Pencak Silat Indonesia.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud

IPSI didirikan dengan maksud mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan Pencak Silat di dalam pelestarian, pengembangan, dan peningkatan kualitas seni dan budaya serta prestasi pencak silat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Pasal 7

Tujuan

IPSI bertujuan mempersatukan, membina persaudaraan dan kesetiakawanan antar organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat dalam rangka meningkatkan peran serta pencak silat untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, serta mengangkat harkat dan martabat bangsa.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 8

Organisasi

1. Di tingkat Pusat disebut IPSI Pusat dengan sebutan Pengurus Besar IPSI berkedudukan di Jakarta.

2. Di tingkat Provinsi/Daerah Khusus Ibukota/Daerah Istimewa dibentuk organisasi Ikatan Pencak Silat Indonesia disebut IPSI Provinsi.

3. Di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk organisasi Ikatan Pencak Silat Indonesia disebut IPSI Kabupaten/Kota.

4. Di tingkat Kecamatan dibentuk organisasi Ikatan Pencak Silat Indonesia disebut IPSI Kecamatan.

Pasal 9

Wilayah Kerja

1. Wilayah kerja IPSI Pusat adalah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Wilayah kerja IPSI Provinsi adalah di seluruh wilayah hukum Provinsi/Daerah Khusus Ibukota/Daerah Istimewa bersangkutan.

3. Wilayah kerja IPSI Kabupaten/Kota adalah di seluruh wilayah hukum Kabupaten/Kota bersangkutan.

4. Wilayah kerja IPSI Kecamatan adalah di seluruh wilayah hukum Kecamatan bersangkutan.

Pasal 10

Kewenangan Organisasi

1. IPSI Pusat membawahi IPSI Provinsi di seluruh Indonesia dan perguruan pencak silat anggota IPSI Pusat.

2. IPSI Provinsi membawahi semua IPSI Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan perguruan pencak silat anggota IPSI Provinsi.

3. IPSI Kabupaten/Kota membawahi semua IPSI Kecamatan di wilayah kerjanya dan perguruan pencak silat anggota IPSI Kabupaten/Kota.

4. IPSI Kecamatan mengkoordinasikan organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat di wilayah kerjanya.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 11

Keanggotaan

1. Keanggotaan IPSI adalah organisasi dan/atau perguruan Pencak Silat.

2. Ketentuan mengenai keanggotaan IPSI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 12

Kepengurusan

1. IPSIKepengurusan IPSI Pusat disebut Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat PB IPSI, yang dipilih, disusun, dan ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih bersama-sama dengan Formatur yang berasal dari unsur Perguruan Historis, Perguruan Anggota Pusat, Pengprov dan Pengurus Lama.

2. Kepengurusan IPSI di tingkat Provinsi disebut Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat Pengprov IPSI, yang dipilih, disusun, dan ditetapkan oleh Ketua terpilih bersama-sama dengan Formatur terpilih dalam Musyawarah Provinsi IPSI dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Provinsi IPSI.

3. Kepengurusan IPSI di tingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus Kabupaten/Kota Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat Pengkab IPSI/Pengkot IPSI, yang dipilih, disusun, dan ditetapkan oleh Ketua terpilih bersama-sama dengan Formatur terpilih dalam Musyawarah Kabupaten/Kota IPSI dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Kabupaten/Kota IPSI.

4. Kepengurusan IPSI di tingkat Kecamatan disebut Pengurus Kecamatan Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat Pengcam IPSI, yang dipilih, disusun, dan ditetapkan oleh Ketua terpilih dalam Musyawarah Kecamatan IPSI dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Kecamatan IPSI.

Pasal 13

Periode Kepengurusan

Periode kepengurusan IPSI adalah 4 (empat) tahun terhitung mulai sejak tanggal dikukuhkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepengurusan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 14

Susunan dan Wewenang Pengurus

Susunan dan kewenangan Pengurus IPSI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI.

Pasal 15

Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan

Dalam susunan organisasi, IPSI mempunyai Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI.

Pasal 16

Majelis, Lembaga, dan Komisi

Dalam susunan organisasi, IPSI mempunyai Majelis Bidang, Lembaga, dan Komisi yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 17

Musyawarah IPSI

1. Musyawarah IPSI terdiri dari:

a. Musyawarah Nasional IPSI atau disingkat Munas IPSI.

b. Musyawarah Provinsi IPSI atau disingkat Musprov IPSI.

c. Musyawarah Kabupaten/Kota IPSI atau disingkat Muskab/ Muskot IPSI.

2. Musyawarah Kecamatan IPSI atau disingkat Muscam IPSI.

3. Musyawarah IPSI diadakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun.

4. Dalam hal yang sangat mendesak dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa IPSI.

5. Musyawarah Nasional IPSI merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dan berwenang untuk:

a. Menilai laporan pertanggungjawaban termasuk kegiatan dan keuangan Pengurus Besar IPSI.

b. Memilih dan menetapkan Ketua UMUM PB IPSI.

c. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPSI.

d. Menetapkan kebijakan-kebijakan pokok Program Kerja Pengurus Besar IPSI dan hal- hal lain yang bersifat mendasar.

e. Menetapkan Regulasi Promosi dan Degradasi Perguruan Pencak Silat sebagai anggota biasa IPSI Pusat.

6. Musyawarah Provinsi IPSI mempunyai kewenangan:

a. Menilai laporan pertanggungjawaban termasuk kegiatan dan keuangan Pengurus Provinsi IPSI.

b. Memilih dan menetapkan Pengurus Provinsi IPSI melalui Ketua terpilih dan Formatur terpilih.

c. Menyusun program kerja Pengurus Provinsi IPSI.

d. Menetapkan Perguruan Pencak Silat sebagai anggota IPSI Provinsi

7. Musyawarah Kabupaten/Kota IPSI mempunyai kewenangan:

a. Menilai laporan pertanggungjawaban termasuk kegiatan dan keuangan Pengurus Kabupaten/Kota IPSI.

b. Memilih dan menetapkan Pengurus Kabupaten/Kota IPSI melalui Ketua terpilih dan Formatur terpilih.

c. Menyusun program kerja Pengurus Kabupaten/Kota IPSI.

8. Menetapkan Perguruan Pencak Silat sebagai anggota IPSI Kabupaten/Kota.

9. Musyawarah Kecamatan IPSI mempunyai kewenangan:

a. Menilai laporan pertanggungjawaban termasuk kegiatan dan keuangan Pengurus Kecamatan IPSI.

b. Memilih dan menetapkan Pengurus Kecamatan IPSI melalui Ketua terpilih dan Formatur terpilih.

c. Menyusun program kerja Pengurus Kecamatan IPSI.

d. Menetapkan Perguruan Pencak Silat sebagai anggota IPSI Kecamatan.

10. Hal mengenai Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa IPSI akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI.

11. Musyawarah dan rapat-rapat dapat dilaksanakan secara tatap muka dan/atau virtual.

Pasal 18

Rapat Kerja

1. Rapat Kerja IPSI terdiri dari:

a. Rapat Kerja Nasional IPSI atau disingkat Rakernas IPSI.

b. Rapat Kerja Provinsi IPSI atau disingkat Rakerprov IPSI.

c. Rapat Kerja Kabupaten/Kota IPSI atau disingkat Rakerkab/Rakerkot IPSI.

d. Rapat Kerja Kecamatan IPSI atau disingkat Rakercam IPSI.

2. Rapat Kerja IPSI diadakan menurut kebutuhan untuk membahas, mengevaluasi, dan menetapkan hal-hal yang dianggap penting dalam peningkatan kegiatan bidang bersangkutan.

3. Selain Rapat Kerja IPSI, dapat diadakan pula rapat koordinasi dan konsultasi serta rapat- rapat lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI.

BAB VIII

ATRIBUT

Pasal 19

Atribut

1. Atribut IPSI terdiri dari:

a. Lambang.

b. Bendera.

c. Prasetya Pesilat Indonesia.

d. Mars.

e. Salam.

f. Seragam dan Kelengkapannya.

2. Hal-hal yang menyangkut Lambang, Bendera, dan Seragam (bentuk, makna, ukuran, dan tata cara penggunaannya) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI.

BAB IX

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 20

Keuangan dan Kekayaan

1. Keuangan IPSI diperoleh dari:

a. Uang pangkal dan iuran tetap anggota IPSI.

b. Bantuan Pemerintah Republik Indonesia.

c. Bantuan-bantuan lain yang tidak mengikat.

d. Usaha-usaha yang sah.

2. Semua kekayaan yang diperoleh IPSI menjadi milik Organisasi IPSI.

3. Keadaan keuangan dan kekayaan IPSI dilaporkan dalam Musyawarah IPSI atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

Anggaran Rumah Tangga

1. Anggaran Rumah Tangga IPSI adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar IPSI.

2. Hal-hal yang belum dan/atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar IPSI dapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI.

3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar IPSI.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 22

Pembubaran

1. Pembubaran IPSI hanya dapat dilakukan dengan keputusan Musyawarah Nasional IPSI yang diadakan khusus untuk keperluan pembubaran.

2. Munas IPSI dengan agenda khusus untuk pembubaran IPSI tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila diminta secara tertulis oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) Pengurus Provinsi dan anggota IPSI Pusat yang ada.

3. Pembubaran IPSI tersebut dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari Pengurus Provinsi dan Perguruan anggota IPSI Pusat yang hadir secara sah.

4. Apabila IPSI dibubarkan, hak miliknya harus diurus oleh suatu Komisi yang dibentuk khusus oleh Munas IPSI yang membubarkan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 23

Penutup

1. Perubahan dan penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar ini dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional IPSI XV pada 17 Desember 2021.

2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan oleh Munas IPSI XV Tahun 2021.

Anggaran Dasar dibahas, disetujui, disahkan, dan diberlakukan oleh musyawarah Nasional IPSI XV yang diselenggarakan di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 17 Desember 2021.

Anggaran Dasar ini merupakan Perubahan Dari Angaran Dasar IPSI 2007, 2012 dan 2016.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat Anggota IPSI terdiri dari:

1. Keanggotaan IPSI Pusat.

2. Keanggotaan IPSI Provinsi.

3. Keanggotaan IPSI Kabupaten/Kota.

4. Keanggotaan IPSI Kecamatan.

Pasal 2

1. Keanggotaan IPSI Pusat terdiri dari:

a) IPSI Provinsi.

b) Anggota Khusus.

c) Anggota Biasa.

2. Keanggotaan IPSI Provinsi terdiri dari:

a) IPSI Kabupaten/Kota.

b) Anggota Perguruan yang terdaftar di tingkat Provinsi.

3. Keanggotaan IPSI Kabupaten/Kota terdiri dari:

a) IPSI Kecamatan yang sudah terbentuk.

b) Anggota Perguruan yang terdaftar di tingkat Kabupaten/Kota.

4. Keanggotaan IPSI Kecamatan terdiri dari Anggota Perguruan yang terdaftar di tingkat Kecamatan.

Pasal 3

Anggota IPSI Pusat adalah keanggotaan yang dimiliki secara otomatis oleh Organisasi dan/atau Perguruan Historis Pencak Silat yang ditinjau dari sejarah perkembangan IPSI mempunyai kedudukan khusus berlaku di Tingkat Pusat dan Daerah sesuai keberadaan.

Organisasi dan/atau Perguruan Historis Pencak Silat yang menjadi Anggota IPSI Pusat adalah:

1. Persaudaraan Setia Hati.

2. Persaudaraan Setia Hati Terate.

3. Keluarga Silat Nasional (KELATNAS) Indonesia Perisai Diri.

4. Perguruan Silat Nasional Perisai Putih.

5. Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putera Muhammadiyah.

6. Phashadja Mataram.

7. Perguruan Pencak Silat Indonesia (PERPI) Harimurti.

8. Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI).

9. Persatuan Pencak Silat Putra Betawi.

10 Keluarga Pencak Silat Nusantara.

Pasal 4

Anggota Perguruan Pusat adalah keanggotaan yang dapat dimiliki oleh Organisasi atau Perguruan Pencak Silat yang telah memenuhi syarat dan telah diterima sebagai anggota IPSI melalui tata cara yang telah ditentukan.

Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat Anggota Perguruan Pusat yang sudah terdaftar dan disahkan di tingkat Pusat adalah:

1. Perguruan Pencak Silat Betako Merpati Putih.

2. Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia (SMI).

3. Persinas ASAD.

4. Perguruan Pencak Silat Tenaga Dasar (PSTD) Indonesia.

5. Tetada Kalimasada Indonesia.

6. Pagar Nusa.

Kedudukannya sebagai anggota biasa di tingkat pusat dan anggota ditingkat provinsi dapat dilakukan evaluasi tentang terpenuhinya syarat- syarat untuk menjadi anggota.

Pasal 5

Persyaratan bagi Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat menjadi Anggota IPSI adalah:

1. Untuk menjadi anggota IPSI Kecamatan, Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan mempunyai anggota aktif sekurang-kurangnya 25 orang dan memiliki domisili dan/atau sekretariat yang jelas.

2. Untuk menjadi anggota IPSI Kabupaten/Kota, Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan mempunyai jumlah pengurus tingkat Kecamatan yang seluruhnya telah menjadi anggota IPSI kecamatan, sekurang-kurangnya seperempat (1/4) dari jumlah IPSI Kecamatan yang terdapat di wilayah kerja IPSI Kabupaten/Kota bersangkutan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Kabupaten/Kota yang belum mempunyai IPSI Kecamatan dan hanya ada satu (1) Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat di wilayahnya, Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat bersangkutan dapat secara langsung mendaftar menjadi anggora IPSI Kabupaten/Kota yang terkait.

3. Untuk menjadi anggota IPSI Provinsi, Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan harus mempunyai jumlah pengurus tingkat Kabupaten/Kota yang seluruhnya telah menjadi anggota IPSI Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya setengah (1/2) dari jumlah IPSI Kabupaten/Kota yang terdapat di wilayah kerja IPSI Provinsi bersangkutan.

4. Untuk menjadi anggota biasa IPSI Pusat, Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan harus mempunyai jumlah Pengurus di tingkat Provinsi dan/atau yang seluruhnya telah menjadi anggota IPSI Provinsi sekurang-kurangnya setengah (1/2) ditambah satu (1) IPSI Provinsi.

Pasal 6

Dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan keanggotaan IPSI, Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat harus:

1. Mengajukan surat permohonan dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh dari pengurus IPSI setempat dan menyerahkan kembali bersama dengan lampiran-lampiran lain, yaitu:

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi dan/atau Perguruan, yang sejiwa dan selaras dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPSI,

b. Penjelasan tentang sumber aliran dan sejarah berdirinya organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat bersangkutan. c. Susunan pengurus dan Jumlah anggotanya.

2. Surat pernyataan kesanggupan menjunjung tinggi nama dan kehormatan IPSI dan mendukung serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan dan program IPSI.

3. Formulir yang telah diisi dan lampiran- lampirannya sebagaimana disebut pada ayat 1 di atas, diserahkan kepada Pengurus IPSI yang bersangkutan, yaitu:

a. Untuk keanggotaan IPSI Pusat kepada PB IPSI.

b. Untuk keanggotaan IPSI Provinsi kepada Pengprov IPSI.

c. Untuk keanggotaan IPSI Kabupaten/Kota kepada Pengkab/Pengkot IPSI.

d. Untuk keanggotaan IPSI Kecamatan kepada Pengurus Kecamatan IPSI.

4. Pengurus IPSI yang bersangkutan melakukan penilaian terhadap kebenaran syarat-syarat dan pengisian formulir keanggotaan IPSI dan lampiran-lampiran yang telah ditentukan.

Apabila semua syarat dan formulir keanggotaan IPSI beserta lampirannya dinilai benar maka organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan diberi Sertifikat (Surat Keterangan) keanggotaan IPSI. Duplikat sertifikat tersebut dikirim kepada Pengurus IPSI setingkat di atasnya dan kepada PB IPSI.

Pasal 7

Status keanggotaan akan hilang apabila Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan:

1. Menyatakan keluar dari keanggotaan IPSI.

2. Membubarkan diri atau dibubarkan oleh pihak yang berwenang.

3. Tidak memenuhi persyaratan lagi menjadi anggota IPSI setelah dilakukan evaluasi.

4. Dijatuhi sanksi oleh Pengurus IPSI yang berwenang yang mengakibatkan kehilangan keanggotaannya karena dinilai melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPSI

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 8

1. Sesuai dengan tingkatannya, Pengurus IPSI dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah IPSI pada tingkat yang bersangkutan.

2. Pengukuhan Pengurus IPSI dilakukan oleh Pengurus IPSI setingkat di atasnya dan diketahui oleh KONI setempat, kecuali PB IPSI yang dipilih oleh Musyawarah Nasional dan dikukuhkan oleh KONI Pusat.

3. Pelantikan PB IPSI dilakukan oleh Pimpinan KONI Pusat.

4. Pelantikan Pengprov IPSI dilakukan oleh Pimpinan PB IPSI atau Pimpinan KONI Provinsi atau Pejabat lain setingkat provinsi.

5. Untuk pelantikan yang dilakukan oleh pimpinan KONI provinsi atau pejabat lain setingkat provinsi, atas persetujuan PB IPSI.

6. Pelantikan Pengkab/Pengkot IPSI dilakukan oleh Pimpinan Pengprov IPSI atau Pimpinan KONI Kabupaten/Kota atau Pejabat lain setingkat Kabupaten/Kota.

7. Untuk pelantikan yang dilakukan oleh Pimpinan KONI Kabupaten/Kota atau pejabat lain setingkat Kabupaten/ Kotaatas persetujuan pengprov IPSI.

8. Pelantikan Pengurus Kecamatan IPSI dilakukan oleh Pimpinan Pengkab/Pengkot IPSI.

Pasal 9

1. Masa bakti Pengurus IPSI adalah 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal dikukuhkannya Pengurus yang bersangkutan.

2. Apabila setelah masa bakti 4 (empat) tahun belum dibentuk Pengurus IPSI yang baru, maka pengurus IPSI yang bersangkutan terus melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya kepengurusan yang baru.

3. Apabila setelah melewati sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari batas akhir masa bakti belum dapat dibentuk dan ditetapkan pengurus IPSI yang baru, Pimpinan Pengurus IPSI setingkat di atasnya mengambil prakarsa (berkonsultasi dengan Pimpinan KONI di wilayah kepengurusan tersebut) untuk membentuk kepengurusan IPSI yang baru dengan menyelenggarakan Musyawarah IPSI yang kemudian memilih dan menetapkan Pengurus IPSI yang baru.

4. Prakarsa yg diambil oleh IPSI setingkat di atasnya dapat berupa:

a. Menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) dengan masa tugasnya maksimal 6 (enam) bulan.

b. PLT ditetapkan dalam bentuk Surat Tugas oleh IPSI setingkat di atasnya.

c. PLT hanya bertugas melaksanakan Musyawarah IPSI dan melaksanakan program-program yang sudah ada.

d. PLT tidak mempunyai hak suara hanya sebagai peninjau dalam MUNAS.

5. Khusus Untuk IPSI Pusat PLT ditunjuk oleh KONI Pusat dari Unsur KONI Pusat atau dari unsur Pengurus IPSI Pusat yang telah habis masa berlakunya.

BAB III

PENGURUS IPSI

Pasal 10

1. Ketua Umum Pengurus PB IPSI dipilih dan ditetapkan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Musyawarah Nasional IPSI dengan pedoman, syarat sebagai berikut;

a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

b. Sehat jasmani dan rohani.

c. Mempunyai kemampuan dan loyalitas terhadap IPSI.

d. Membuat surat pernyataan kesediaan menjadi ketua IPSI yang diketahui oleh perguruannya.

e. Bagi calon ketua PB IPSI yang berasal dari bukan anggota perguruan, membuat surat pernyataan kesediaan menjadi ketua PB IPSI yang diketahui oleh salah satu perguruan pencak silat anggota IPSI Pusat.

f. Ketua, Sekretaris dan Bendahara tidak boleh merangkap jabatan pada organisasi sejenis (bela diri) atau struktur dibawahnya langsung.

2. Pengurus IPSI Provinsi dipilih dan ditetapkan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Musyawarah provinsi IPSI dengan pedoman, syarat sebagai berikut.

a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

b. Sehat jasmani dan rohani.

c. Mempunyai kemampuan dan loyalitas terhadap IPSI.

d. Membuat surat pernyataan kesediaan menjadi ketua IPSI yang diketahui oleh perguruannya.

e. Bagi calon ketua IPSI Provinsi yang berasal dari bukan anggota perguruan, membuat surat pernyataan kesediaan menjadi ketua IPSI Provinsi yang diketahui oleh salah satu perguruan Pencak Silat anggota IPSI Provinsi di wilayah yang bersangkutan.

3. Ketua, Sekretaris dan Bendahara tidak boleh merangkap jabatan pada organisasi sejenis atau struktur dibawahnya.

4. Ketua IPSI Kabupaten/Kota dan IPSI Kecamatan dipilih dan ditetapkan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Musyawarah kabupaten/kota IPSI dan musyawarah IPSI Kecamatan dengan pedoman, syarat sebagai berikut.

a. Bertaqwa kepada Tuhan yg Maha Esa.

b. Sehat jasmani dan rohani.

c. Mempunyai kemampuan dan loyalitas terhadap IPSI.

d. Membuat surat pernyataan kesediaan menjadi ketua IPSI yang diketahui oleh perguruannya.

e. Bagi calon ketua IPSI Kabupaten/Kota dan IPSI Kecamatan yang berasal dari bukan anggota perguruan, membuat surat pernyataan kesediaan menjadi ketua IPSI Kabupaten/Kota dan IPSI Kecamatan yang diketahui oleh salah satu perguruan pencak silat anggota IPSI Kabupaten/Kota di wilayah yang bersangkutan.

f. Ketua IPSI Kabupaten/Kota/Kecamatan tidak boleh merangkap jabatan pada organisasi sejenis atau struktur dibawahnya.

g. Ketua IPSI Kabupaten/ Kota/ Kecamatan bertempat tinggal di kabupaten/ Kota/ Kecamatan tersebut.

Pasal 11

1. Pengurus IPSI berhenti karena:

a. Mengundurkan diri

b. Meninggal dunia

c. Diberhentikan karena sangsi organisasi

2. Dalam hal akan dilakukan pemberhentian sehubungan dengan alasan melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan AD & ART IPSI, yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri terhadap pengurus IPSI yang akan memberhentikan dan hak untuk naik banding ke Pengurus IPSI setingkat di atasnya menurut tata cara dan tata krama yang baik.

3. Keputusan Pengurus IPSI yang akan memberhentikan dan keputusan banding dari pengurus IPSI setingkat di atasnya dapat berupa:

a. Membatalkan pemberhentian dan menempatkan kembali pada posisi semula yang bersangkutan dalam Kepengurusan IPSI, dengan atau tanpa syarat tertentu.

b. Mempertahankan keputusan pemberhentian yang telah diambil.

Pasal 12

Kekosongan Pengurus IPSI karena sebelumnya berhenti dan disebabkan pengurangan atau penambahan struktur jabatan kepengurusan IPSI cukup dilaporkan kepada Pimpinan Pengurus IPSI setingkatnya di atasnya/KONI setingkatnya.

1. Ketua Umum IPSI dapat melakukan penggantian antar waktu terhadap pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

2. Pengurangan dan atau penambahan struktur jabatan kepengurusan IPSI adalah hak prerogatif Ketua Umum sebagai mandataris Musyawarah IPSI.

3. Khusus untuk Ketua Umum, apabila berhalangan tetap maka masa kepegurusannya diganti melalui Musyawarah Luar Biasa.

BAB IV

SUSUNAN PENGURUS IPSI

Pasal 13

1. Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI), adalah Pimpinan Tertinggi Organisasi yang melaksanakan kepemimpinan dan bertanggung jawab kedalam maupun keluar.

2. Susunan Pengurus Besar IPSI, terdiri dari:

a. Dewan Pembina.

b. Dewan Pertimbangan.

c. Ketua Umum.

d. Ketua Harian.

e. Wakil Ketua jumlahnya sesuai kebutuhan Yang mengkoordinasikan Majelis, Bidang, Lembaga, dan Komisi.

f. Seorang Sekretaris Jenderal dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jendral.

g. Seorang Bendahara Umum dan sekurang-kurangnya 1 orang Wakil Bendahara Umum.

• h. Beberapa Ketua Bidang, Lembaga, Komisi, dan Majelis yang terdiri dari:
  
• a) Majelis Pakar
  
• b) Bidang Organisasi, Pembinaan Daerah dan Hubungan Luar Negeri
  
• c) Bidang Pembinaan Prestasi.
  
• d) Bidang Perencanaan Anggaran, Dana dan Usaha
  
• e) Bidang Kemitraan Antar Lembaga
  
• f) Bidang Pembinaan Seni & Budaya Pencak Silat.
  
• g) Bidang Penelitian dan Pengembangan.
  
• h) Bidang Pembibitan dan Pemasalan.
  
• i) Bidang Promosi dan Pemasaran.
  
• j) Bidang Pembinaan Mental dan Spiritual.
  
• k) Bidang IPTEK dan Olahraga.
  
• l) Lembaga Wasit dan Juri.
  
• m) Lembaga Pelatih.
  
• n) Lembaga Sertifikasi dan Standarisasi.
  
• o) Lembaga Pelatih dan Juri Festival.
  
• p) Komisi Disiplin.
  
• q) Komisi Bela Negara
  
• r) Komisi Hukum.
  
• 
  

3. Masing-masing Ketua Bidang, Lembaga dan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibantu beberapa anggota yang jumlahnya dibatasi maksimal 5 orang dengan mempertimbangkan efektifitas kerja dan domisili. Khusus Majelis Pakar jumlahnya disesuaikan dengan keperluan.

4. Ketua Umum terpilih dan Formatur terpilih dalam Munas IPSI diberi mandat oleh Munas untuk melengkapi susunan Pengurus Besar IPSI sesuai dengan tuntutan pembinaan.

Pasal 14

1. Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia (Pengprov IPSI) adalah Pimpinan Provinsi di wilayahnya yang melaksanakan kepemimpinan dan mengkoordinir kegiatan Organisasi di wilayahnya.

2. Susunan Pengurus IPSI Provinsi terdiri dari:

a. Dewan Pembina.

b. Dewan Pertimbangan.

c. Ketua Umum Provinsi.

d. Wakil Ketua Umum sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang mengkoordinasikan Majelis, Bidang, Lembaga dan Komisi.

e. Seorang Sekretaris Umum dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Sekretaris.

f. Seorang Bendahara Umum dibantu oleh seorang Wakil Bendahara.

g. Beberapa Ketua Bidang, Lembaga, Komisi, dan Majelis yang terdiri dari:

1) Majelis Pakar

2) Bidang Pembinaan Organisasi

3) Bidang Pembinaan Prestasi.

4) Bidang Pembinaan Seni Budaya Pencak Silat.

5) Bidang Penelitian dan Pengembangan.

6) Bidang Pembibitan dan Pemasalan.

7) Bidang Promosi dan Pemasaran.

8) Bidang Pembinaan Mental dan Spiritual.

9) Lembaga Wasit Juri.

10) Lembaga Pelatih.

11) Lembaga Sertifikasi dan Standarisasi.

12) Lembaga Pelatih dan Juri Festival.

13) Komisi Disiplin.

3. Masing-masing Ketua Bidang, Lembaga dan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibantu beberapa anggota yang jumlahnya maksimal 5 orang dengan mempertimbangan efektifitas kerja dan domisili. Khusus Majelis Pakar jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Ketua terpilih dan Formatur terpilih dalam Musprov IPSI diberi mandat oleh Musprov untuk melengkapi susunan Pengurus Provinsi IPSI sesuai dengan tuntutan pembinaan.

Pasal 15

1. Pengurus Kabupaten/Kota Ikatan Pencak Silat Indonesia (Pengkab/Pengkot IPSI) adalah Pimpinan Kabupaten/Kota di wilayahnya yang melaksanakan kepemimpinan dan mengkoordinir kegiatan Organisasi di wilayahnya.

2. Susunan Pengurus IPSI Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Dewan Pembina

b. Dewan Pertimbangan

c. Ketua Umum Kabupaten Kota dan dibantu sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang Wakil Ketua Umum

d. Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris.

e. Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum.

f. Beberapa Ketua Bidang dan Lembaga yang terdiri dari:

(1) Bidang Organisasi.

(2) Bidang Pembinaan Prestasi.

(3) Bidang Pembinaan Seni Budaya Pencak Silat.

(4) Lembaga Wasit Juri

(5) Lembaga Pelatih.

3. Ketua terpilih dan Formatur terpilih dalam Muskab/Muskot IPSI diberi mandat oleh Muskab/Muskot untuk melengkapi susunan Pengurus Kabupaten/Kota IPSI sesuai dengan tuntutan pembinaan.

Pasal 16

1. Pengurus Kecamatan Ikatan Pencak Silat Indonesia adalah Pimpinan Kecamatan di wilayahnya yang melaksanakan kepemimpinan dan mengkoordinir kegiatan Organisasi di daerahnya.

2. Susunan Pengurus IPSI Kecamatan terdiri dari:

a. Ketua dan Wakil Ketua.

b. Seorang Sekretaris dan Wakil Sekretaris.

c. Seorang Bendahara dan Wakil Bendahara.

3. Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan susunan Pengurus IPSI setingkat diatasnya dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Ketua terpilih Formatur terpilih dalam Muscam IPSI diberi mandat oleh Musyawarah Kecamatan untuk melengkapi susunan Pengurus Kecamatan sesuai dengan tuntutan pembinaan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS IPSI

Pasal 17